perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah. Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah

bahwa salah satu tujuan dibentuknya. dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. ekonomi Lingkungan Hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang ramah Lingkungan Hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan. d 30 UUOJK). Apa saja cakupan yang menjadi bagian dari proses pengaturan dan pengawasan. (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf. Fasilitator adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Fasilitasi. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah hadirnya OJK, fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan itu diambil alih oleh OJK. 07/2013. Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank. Ketentuan ini mencabut aturan sebelumnya yaitu POJK Nomor 1/POJK. Yang akan menjadi pedoman bagi tertanggung karenaDalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. 01/POJK. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan. pihak ketiga di luar PUJK dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan. Hari adalah hari kerja. Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Keuangan, Syariah Abstract Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a financial institution supervisory. Secara umum, OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas Utama. Sejarah OJK adalah. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Ketentuan pasal ini yang. Bila kita bandingkan dengan pengertian konsumen pada Undang-Undang No. Meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; 3. OJK adalah lembaga yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan terhadap aktivitas jasa keuangan yang ada di Indonesia dan bersifat independen. 3 Zulfi Diane Zaini, “Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan,” Media Hukum 20, no. 6. 15. Berikut Liputan6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. e. Lembaga ini memiliki keleluasaan. Sehingga, nasabah merupakan konsumen lembaga perbankan. Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. Dimana hanya 21,84% penduduk Indonesia tergolong (memiliki well literate pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga Jasa Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Ini dilakukan agar keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Konsumen adalah pihak – pihakdilakukan pula oleh pihak-pihak selain Perusahaan Pergadaian Pemerintah, bahkan jumlahnya semakin banyak. pinjaman yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan: Membuka Akses dan Melindungi Konsumen Keuangan. Yang mesti diperhatikan, konsumen tak bisa serta-merta menyelesaikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga otonom yang bebas dari campur tangan para pihak lain yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan terhadap semua bagian dalam jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, serta juga sektor jasa. sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap debt collector yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penagihan. yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (internal. Otoritas Jasa Keuangan - Pengertian, Makalah, Peran, Tujuan & Struktur : OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan POJK No. PUJK wajib melaksanakan putusan Lembaga. Kesimpulan penelitian adalah bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur Fintech P2PL belum memenuhi prinsip kepastian hukum. 03/2017 TENTANG. 8 Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan secara fundamental dilakukan terhadap bank adalah: 1. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlu. Artinya, dalam menjalankan tugasnya, OJK terbebas dari campur tangan suatu pihak tertentu yang bisa mengganggu. 139Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. 3 (2015). non-bank, terlebih lagi telah muncul korban dan kerugian yang diakibatkan oleh Fintech ini. pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara Fintech 4 Farah Margaretha,. Tugas dan Kewenangan OJK. Adapun terdapat tiga strategi utama OJK dalam peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen. 5 Hesty D. Undang-Undang No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 /POJK. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen 5. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan. UMUM Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan. Memberikan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMASARAN DAN PENJUALAN REKSA DANA. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar. Jadi, jawaban yang sesuai adalah A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan. 07/2013. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan perlindungan konsumen secara optimal. hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1. Berikut ini adalah tujuan OJK selengkapnya : Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan. Bagaimanakah cara perlindungan nasabah bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 1/POJK. Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. AFPI dibentuk pada 5 Oktober 2018, dan diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJ K) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis. 2Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK. POJK No 31/POJK. keseluruhan bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh OJK terhadap konsumen dan masyarakat adalah berupa sejumlah regulasi yang ditetapkan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank9. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: I. . 1. Tujuannya, agar pelayanan terhadap konsumen lebih efektif, cepat dan responsif terhadap setiap. UMUM. Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. para pemegang polis yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan ini dikeluarkan OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi. View Show abstract Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi. PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KONSUMEN ASURANSI Citra. upaya yang. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap debt collector yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penagihan. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan fasilitas traceable. Namun demikian,. 15. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah adanya tumpang tindih norma pada pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan dengan peraturan yang dibentuk oleh OJK dan BI terkait uang elektronik serta tindakan yang dilakukan oleh OJK. Selain itu, juga ada sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66% da. Untuk perlindungan konsumen (pemegang polis asuransi) dalam kegiatan perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar segala tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk fintech illegal perlindungan hukum atas. 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4. Untuk Industri Keuangan Indonesia Yang Sehat. Ayat (3) Cukup jelas: Ayat (4) Cukup jelasSebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK. Sepanjang tahun 2015, total pengaduan konsumen yang masuk diPENJELASAN. 9 Penanganan pengaduan merupakan salah satu bentuk upaya OJK untuk. UMUM Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan. fasilitasi. ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang dikeluarkan otoritas yang berwenang. Untuk itu, kamu perlu memahami tugas, fungsi, serta tujuannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. “Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3, September 2012, hal. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (RDKB OJK) pada tanggal 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial seperti permodalan. Perlakuan yang adil 3. pihak ketiga di luar PUJK dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan Pertama perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No. a. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Anggota di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. integritas; b. Apa yang dilakukan Bank BHI atau KCBLN yang telah memiliki rencana. OJK memiliki fungsi untuk membuat sistem pengaturan dan pengawasan di seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, seperti di investasi reksa dana , saham, dan. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN. Anggota. 3, hlm. 2. 07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN I. VII No 2 Juli - Desember 2019 Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan. Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: 1. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kata kunci: Perlindungan konsumen, jasa keuangan, perlindungan konsumen jasa keuangan, otoritas jasa keuangan * Dikembangkan dari Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan Hukumonline. Jadi, jawaban yang sesuai adalah A. hukuman (sanction). Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan yang dipilih sejelas-jelasnya. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. NOMOR: 1/POJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. NOMOR: 1/POJK. Pasal 1 . 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang. Demi memberantas penipuan yang mengatasnamakan OJK dan oknum industri jasa keuangan semacam ini, kita bisa melaporkannya langsung kepada OJK lewat sambungan telepon di 157, kirim pesan Whatsapp ke 081157157157 yang dilayani setiap Senin hingga Jumat pukul 08. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan. Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan. OJK singkatan dari. keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga. However, it is important to note that force. Peraturan baru OJK itu adalah Nomor 6/POJK. 12, No. Pasal 2 (1) Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen untuk Konsumen yang memanfaatkan produk dan/atauALAT KEUANGAN; Kalkulator. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang oleh undang-undang diberikan kewenangan yang sangat luas yaitu pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pelaku usaha jasa. Bentuk penanganan pengaduan Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia berupa: a. 6. Aplikasi mudah untuk melihat informasi terkini, merencanakan dan mengelola keuangan. Roadmap ini ditujukan sebagai pedoman arah pengembangan Pasar Modal ke depan guna menciptakan Pasar Modal yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan. Penelitian ini bersifat libraryPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 /POJK. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen atas ketidakjelasan informasi terkait produk finansial yang. OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang. Untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus dibuat untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi. “Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016)”. Metode yang. Di sisi lain, aspek perlindungan konsumen juga menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh Bank bagi nasabah yang. Baca. Upaya perlindungan hukum terhadap tertanggung oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dari telah dikeluarkannya peraturan yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 711 aduan yang dilayangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa. Dilarang mengubah bentuk, mengunggah, dan mempublikasikan dokumen FAQ ini tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK. 3 Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen dan Melakukan Penyidikan Selain melakukan pengawasan terhadap bank, OJK juga. 4. wawancara dan data2. AFPI menetapkan bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih kuat, menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang dinamis, semakin kompleks serta untuk. Ketentuan anyar pengganti POJK Nomor 1/POJK. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. terhadap pelayanan jasa keuangan. OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN. bahwa layanan pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan merupakan salah satu upaya perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan; d. OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN. Tugas Utama.